Seminar tentang Kebijakan Umum Dana Desa

Seminar tentang Kebijakan Umum Dana Desa

Alokasi Dana Desa yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. While Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang ke­kuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan ter­sebut sehingga Kepala Desa mempunyai kewenangan such as :

• menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,
• menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa,
• nenetukan bendahara desa,
• menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
• dan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, untuk itu diperlukan peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Furthermore, Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.

thus, Seminar tentang Kebijakan Umum Dana Desa

Umumnya selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Besides that, desa memperoleh bantuan pembangunan dari Dinas atau Instansi Pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh dinas  maupun instansi itu sendiri. Even programnya baik, namun sering kali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa: akibat sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang ditentukan daerah maupun memeliharanya.

Seminar tentang Kebijakan Umum Dana Desa