Bimtek Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Diklat dan Bimtek Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

thus, Bimtek Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Furthermore, Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang ke­kuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan ter­sebut, so that Kepala Desa mempunyai kewenangan :

• menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-Desa,
• menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa,
• bendahara desa,
• menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; and then
• menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Therefore, diperlukan peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah).

Selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Besides that, desa memperoleh bantuan pembangunan dari Dinas / Instansi Pemerintah Kabupaten. Dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya baik, but seringkali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, akibatnya sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang ditentukan daerah maupun memeliharanya.

Bimtek Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa