Bimtek Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Bimtek Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Setiap pegawai aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus and then penataran. Pegawai ASN harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Besides that, wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jenis jabatan aparatur sipil negara terdiri dari 3 (tiga) jabatan such as :

• Jabatan Administrasi.
• Jabatan Fungsional.
• and the last Jabatan Pimpinan Tinggi.

sol, Bimtek Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

In addition, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 69 ada 3 (tiga) jenis kompetensi :

• kompetensi teknis;
• kompetensi manajerial;
• and then kompetensi sosio-kultur.

Furthermore, seperti yang kita ketahui dalam upaya mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, maka ASN mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat dikatakan sebagai unsur perekat persatuan bangsa. Consequently, telah ditetapkan Sosialisasi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan landasan kuat dan objectify dalam membina ASN berdasarkan merit system. Merit system merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada qualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur and then kondisi kecacatan.

Oleh karena itu sangat disarankan setiap Instansi Pemerintah hendaknya mengetahui dengan lengkap latar belakang, pokok pikiran dan garis besar materi perundang-undangan ini sebagai persiapan penataan manajemen sumber daya manusia yang baru sesuai yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut. Adapun Tujuan utama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :

• independensi dan netralitas;
• integritas;
• kesejahteraan;
• kinerja atau produktivitas kerja;
• kompetensi;
• kualitas pelayanan publik;
• pengawasan dan akuntabilitas.

Therefore dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi. So that Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan menyelenggarakan Bimtek Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Sebagai Bagian dari Reformasi Birokrasi. Selanjutnya Kegiatan Pelatihan, Diklat dan Bimtek Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan pada :

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Jadwal Bimtek Bulan Maret 2024

Bimtek Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara