Diklat Strategi Pencapaian Penerapan SPM di Daerah
Tujuan pedoman standar pelayanan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sementara sasaran pedoman standar pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan and then menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten. Furthermore, Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
While, Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Tujuannya untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Standar Pelayanan Minimal yaitu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemerintah Daerah wajib memiliki SPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu dengan adanya Diklat Strategi Pencapaian Penerapan SPM di Daerah. So that akan menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah atau Pemerintah Daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat.
Negara berkewajiban menjamin hak–hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan prioritas penyelenggaraan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai media riset pendidikan dan pelatihan formal maka kami dari Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan mengadakan pelatihan Standar Pelayanan Minimal di bidang pemerintahan, kesehatan, kepegawaian maupun lingkungan hidup dengan tema : “ Bimtek dan Diklat Strategi Pencapaian Penerapan SPM di Daerah Berdasarkan Implementasi PP No 2 Tahun 2018 “. Then Pelatihan SPM akan diselenggarakan pada:
Jadwal bimtek terbaru selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini :
JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER
Jadwal Bimtek Bulan Februari 2024
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Jumat - Sabtu ( 02 - 03 Februari 2024 ) |
|
| Rabu - Kamis ( 07 - 08 Februari 2024 ) | |
| Kamis - Jumat ( 15 - 16 Februari 2024 ) | |
| Rabu - Kamis ( 21 - 22 Februari 2024 ) | |
| Selasa - Rabu ( 27 - 28 Februari 2024 ) |
| Info Bimtek Dan Diklat Terlengkap |
|---|
| Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana ke masing-masing peserta/SKPD dengan hanya menyisihkan Rp. 4.500.000,- / Peserta. Dengan FASILITAS yang akan diterima oleh Peserta, sebagai berikut: - Pelatihan selama 2 hari (/materi sampai dengan selesai) - Peserta Menginap (Twin-Share) - Seminar Kit serta Tas Ransel Exclusive - Coffee Break, Lunch dan Dinner (selama kegiatan berlangsung) - Sertifikat Pelatihan - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat-Lambatnya H-5 PROMO: (Fasilitas Tambahan) - Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) - Syarat & Ketentuan Berlaku - Request Peserta Di Luar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1,2,&3 - Pembayaran secara langsung di tempat kegiatan - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas ↓ Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi : – Telp/Fax. (021) 22443223 (admin: Chika) – No. HP : 082211848453 dan 081277862353 |
Finally, untuk Informasi lengkap mengenai materi diklat dan bimtek pemerintahan dapat dilihat pada sub laman >> Diklat Pemerintahan.
so, Diklat Strategi Pencapaian Penerapan SPM di Daerah