Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

Disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Because hal ini tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll.

Besides that, konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan Pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan. Banyak faktor penyebab kurang optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Salah satu penyebabnya adalah masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Therefore, perlu adanya pelaksanaan koordinasi atau perlu ditangani secara terpadu oleh Lembaga/Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif.

thus, Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah