Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan  Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan (abdul halim, 2004:34). Selain itu, tujuan akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat. Sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, baik Eksekutif maupun Legislatif pada sistem penyusunan, pengelolaan akuntansi keuangan daerah dan pejabat penatausahaan keuangan. Maka sebagai media riset, pendidikan dan pelatihan formal maka  Management Training Center Indonesia (MTC Indonesia)  akan mengadakan “ Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD ” . Kemudian, kegiatan Diklat dan  Bimtek Keuangan ini akan diselenggarakan pada: 

Jadwal Bimtek Terbaru selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini.

JANUARI , FEBRUARI , MARET , APRIL , MEI , JUNI , JULI , AGUSTUS , SEPTEMBER ,  OKTOBER , NOVEMBER , DESEMBER

Bimbingan teknis dalam hal peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah menjadi hal yang penting. Bimbingan tersebut dilaksanakan dengan nara sumber yang berpengalaman serta para pakar yang sudah ahli. Banyak sekali manfaat yang akan anda dapatkan jika mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tersebut.

Di dalam pelaksanaan dan penganggaran SKPD, banyak yang masih mengalami keterbatasan, baik dalam hal keahlian, pengetahuan, ataupun sikap. Keterbatasan tersebut biasanya ada dalam penatausahaan keuangan daerah, tata cara dalam penyusunan neraca, laporan arus kas, dan lain sebagainya.

Sehingga di dalam pertanggungjawaban serta pengauditan BPK biasanya mendapat temuan-temuan, misalnya kesalahan penghitungan dan semacamnya. Di dalam melaksanakan penatausahaan, bendahara penerimaan serta pengeluaran memiliki peran yang amat penting dalam melaksanakan tugas kebendaharaan SKPD.

Akhirnya untuk informasi materi pelatihan di bidang keuangan lebih lengkap, dapat dilihat pada sub laman Diklat Keuangan .

Bimtek Akuntansi Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan