Bimtek Pendampingan Penyusunan RPJMD Berdasarkan Inmendagri

Bimtek & Diklat Pendampingan Penyusunan RPJMD Berdasarkan Inmendagri untuk Mewujudkan Perencanaan Daerah yang Tepat Sasaran

Pendampingan penyusunan RPJMD berdasarkan Inmendagri menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan arah pembangunan berjalan selaras dengan kebijakan nasional. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program pembangunan daerah selama lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah. Dalam proses penyusunannya, pemerintah daerah wajib mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang diterbitkan sebagai pedoman sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

Saat ini, tantangan penyusunan RPJMD semakin kompleks. Pemerintah daerah dituntut mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, partisipatif, serta sesuai dengan dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pendampingan penyusunan RPJMD berdasarkan Inmendagri menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami substansi regulasi, teknik penyusunan dokumen, hingga proses integrasi program prioritas nasional ke dalam perencanaan daerah.

 

Melalui pendampingan yang tepat, pemerintah daerah dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan indikator kinerja, penyelarasan visi dan misi kepala daerah, serta penjabaran program prioritas pembangunan. Selain itu, pendampingan juga membantu perangkat daerah dalam memahami tahapan penyusunan RPJMD mulai dari analisis kondisi daerah, penyusunan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyelarasan dengan RPJMN dan dokumen perencanaan lainnya.

Inmendagri sendiri memiliki peran penting sebagai instrumen pengarah agar seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan pembangunan secara terkoordinasi dan berorientasi pada pencapaian target nasional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap substansi Inmendagri menjadi hal yang sangat diperlukan, khususnya bagi Bappeda, tim penyusun RPJMD, serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan ini kami akan mengadakan bimtek & diklat dengan tema ” Pendampingan Penyusunan RPJMD Berdasarkan Inmendagri untuk Mewujudkan Perencanaan Daerah yang Tepat Sasaran ” akan dilaksanakan pada :

Berikut tanggal dan lokasi kegiatan yang kami sediakan

Silahkan pilih tempat dan waktunya, jadwal bisa anda lihat dibawah ini :

Jadwal & Lokasi Pelatihan

Biaya Dan Fasilitas Yang Di Dapat Peserta

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana ke masing-masing peserta/SKPD dengan biaya sebagai berikut : Rp,- 5.000.000,- (Lima juta rupiah) / Peserta menginap Rp,- 4.000.000,- (Empat juta rupiah) / Peserta tidak menginap DENGAN FASILITAS YANG AKAN DITERIMA OLEH PESERTA, Sebagai berikut: - Pelatihan selama 2 hari / materi sampai selesai - Peserta menginap (twin-share) - Seminar kit - Tas ransel exclusive - Sertifikat pelatihan - Coffee break, lunch dan dinner (selama kegiatan berlangsung) - Antar jemput bandara peserta group minimal 5 orang (peserta wajib konfirmasi) - Request peserta di luar jadwal yang tidak tercantum di website, minimal 10 peserta - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Daftarkan segera, tempat terbatas Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi : Biaya waktu dan tempat yang tercantum sewaktu-waktu dapat berubah. Terima kasih

Jika anda ingin mengikuti sesuai dengan agenda jadwal yang telah kami buat maka silahkan langsung saja konfirmasi dengan kami. Atau jika ada saran lain mengenai waktu dan tempat maka bisa di diskusikan dengan team kami.

Kegiatan bimtek dan diklat pendampingan penyusunan RPJMD berdasarkan Inmendagri juga menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun dokumen yang akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya pendampingan profesional, diharapkan RPJMD yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Pendampingan penyusunan RPJMD berdasarkan Inmendagri bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai regulasi dan kebijakan nasional. Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam menyelaraskan program prioritas daerah dengan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendampingan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dokumen RPJMD.