Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)

Bimtek & Diklat Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes) yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan kelembagaan desa, serta pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, setiap desa membutuhkan perencanaan pembangunan yang matang, terarah, dan berkelanjutan agar seluruh program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan dituangkan melalui dua dokumen penting, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu enam tahun yang menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan selama satu periode pemerintahan kepala desa. Sementara itu, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sebagai dasar pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Kedua dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena APBDes harus disusun dengan mengacu pada prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa.

 

Proses penyusunan RPJMDes dan APBDes harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Pemerintah desa tidak dapat menyusun perencanaan pembangunan hanya berdasarkan keputusan aparatur desa, tetapi harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, serta unsur masyarakat lainnya. Melalui musyawarah desa dan mekanisme perencanaan partisipatif, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi permasalahan, dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kondisi serta potensi wilayahnya.

Di sisi lain, penyusunan dokumen perencanaan desa juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya penggalian data, ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan program pembangunan, hingga lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat menyebabkan program pembangunan kurang tepat sasaran dan penggunaan anggaran desa menjadi tidak optimal. Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek & Diklat dengan tema Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes) yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel, akan dilaksanakan pada :

Berikut tanggal dan lokasi kegiatan yang kami sediakan

Silahkan pilih tempat dan waktunya, jadwal bisa anda lihat dibawah ini :

Jadwal & Lokasi Pelatihan

Biaya Dan Fasilitas Yang Di Dapat Peserta

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana ke masing-masing peserta/SKPD dengan biaya sebagai berikut : Rp,- 5.000.000,- (Lima juta rupiah) / Peserta menginap Rp,- 4.000.000,- (Empat juta rupiah) / Peserta tidak menginap DENGAN FASILITAS YANG AKAN DITERIMA OLEH PESERTA, Sebagai berikut: - Pelatihan selama 2 hari / materi sampai selesai - Peserta menginap (twin-share) - Seminar kit - Tas ransel exclusive - Sertifikat pelatihan - Coffee break, lunch dan dinner (selama kegiatan berlangsung) - Antar jemput bandara peserta group minimal 5 orang (peserta wajib konfirmasi) - Request peserta di luar jadwal yang tidak tercantum di website, minimal 10 peserta - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Daftarkan segera, tempat terbatas Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi : Biaya waktu dan tempat yang tercantum sewaktu-waktu dapat berubah. Terima kasih

Jika anda ingin mengikuti sesuai dengan agenda jadwal yang telah kami buat maka silahkan langsung saja konfirmasi dengan kami. Atau jika ada saran lain mengenai waktu dan tempat maka bisa di diskusikan dengan team kami.

Dengan demikian, pemahaman mengenai tata cara perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam menyusun RPJMDes dan APBDes, menjadi kebutuhan penting bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, serta seluruh pemangku kepentingan. Melalui perencanaan yang sistematis, berbasis data, partisipatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, desa diharapkan mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal demi terwujudnya pembangunan yang merata, mandiri, dan berkelanjutan.