Posted in Bimtek Camat Lurah Kades

Bimtek Sistem Pembangunan Desa

Bimtek Sistem Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Tahun. Furthermore, daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM…

Continue Reading...
Posted in Bimtek Camat Lurah Kades

Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa

Bimtek Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa Sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Another, para perangkat desa menjadi…

Continue Reading...
Posted in Bimtek Camat Lurah Kades

Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa

Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa Generally, tugas pokok pemerintah adalah melayani masyarakat. Besides that, pemerintah dituntut lebih banyak memberikan bimbingan, pembinaan serta motivasi mengejar ketertinggalan dari bagian masyarakat yang lain yang sudah maju,…

Continue Reading...
Posted in Bimtek Camat Lurah Kades

Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, and then pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai…

Continue Reading...
Posted in Bimtek Camat Lurah Kades

Bimtek Alokasi Dana Desa

Bimtek Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Furthermore, Kepala Desa sebagai…

Continue Reading...
Posted in Bimtek Camat Lurah Kades

Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan

Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan Perangkat Desa dan Kelurahan wajib melakukan transparasi penggunan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja, kewajiban tersebut menyusul bakal adanya gelontoran dana besar dari pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang tentang…

Continue Reading...