Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Bidang Humas Dan Keprotokolan

Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Bidang Humas Dan protokol

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Humas Dan Keprotokolan Untuk membangun citra yang positif (positif image building) suatu organisasi publik atau birokrasi pemerintahan terhadap pelayanan, Kenyamanan dan Keamanan Pejabat Pemerintah/Pejabat Daerah bukanlah masalah yang sederhana, dan di dalam membentuk pribadi Sigap Seorang Protokol membutuhkan Skill, Knowledge dan Atitude.

Dan di samping itu dalam rangka meningkatkan tupoksi Aparatur Pemerintah Daerah, Humas dan Protokol terhadap Kunjungan Kerja Presiden, Menteri, Tamu Daerah ( Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah ), Protokol dan Humas adalah Barisan terdepan di dalam mengatur Keprotokolan, baik itu tata tempat, tata upacara, dan tata Penghormatan. Peran Humas dan Protokol adalah suatu hubungan sinegritas yang tidak bisa dipisahkan di dalam membangun citra Daerah. Karena Gagalnya suatu kegiatan Protokoler dan Humas akan berdampak Negatif pada citra Pemerintahan Daerah, yang berarti gagalnya PR Pemerintahan.

Di era globalisasi saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan perubahan kebiasaan masyarakat akan kebutuhan informasi. Dimana saat ini masyarakat selalu memerlukan informasi yang terbaru. Dengan adanya perubahan ini maka institusi pemerintah harus ikut berperan dengan mempersiapkan tata kelola kehumasan yang lebih baik. Karena salah satu misi kehumasan institusi pemerintah adalah membangun citra dan reputasi positif pemerintah, membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi, mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, guna membangun kepercayaan publik (public trust) dengan efektif dan efisien sehingga hubungan antara kelembagaan dengan kemasyarakatan dapat selalu terbina dengan baik.

Kemudian agar fungsi kehumasan dapat terlaksana dengan lebih optimal, maka diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mengusai bidang manajemen kehumasan yang ditunjang dengan kemampuan teknis yaitu menggunakan komunikasi bahasa lisan dan tulisan, serta pembuatan media komunikasi dengan lebih baik.

Yang dimaksud dengan kemampuan sdm di dalam komunikasi bahasa lisan adalah ketrampilan yang diperlukan dalam penyampaian informasi, memberikan presentasi sehingga dapat tercapai saling pengertian serta kesepakatan sesuai dengan kebutuhan publik. Sehubungan dengan hal di atas dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat. Dengan ini kami akan mengadakan bimtek dan diklat dengan tema : ” Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Bidang Humas Dan protokol ” akan dilaksanakan pada :

Jadwal selanjutnya, so silahkan klik link di bawah ini :

Info Bimtek Dan Diklat Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana ke masing-masing peserta/SKPD dengan hanya menyisihkan Rp. 4.500.000,- / Peserta. Dengan FASILITAS yang akan diterima oleh Peserta, sebagai berikut: - Pelatihan selama 2 hari (/materi sampai dengan selesai) - Peserta Menginap (Twin-Share) - Seminar Kit serta Tas Ransel Exclusive - Coffee Break, Lunch dan Dinner (selama kegiatan berlangsung) - Sertifikat Pelatihan - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat-Lambatnya H-5 PROMO: (Fasilitas Tambahan) - Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) - Syarat & Ketentuan Berlaku - Request Peserta Di Luar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1,2,&3 - Pembayaran secara langsung di tempat kegiatan - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas ↓ Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi : – Telp/Fax. (021) 22443223 (admin: Chika) – No. HP : 082211848453 dan 081277862353 Biaya Bimtek/Diklat/Pelatihan Yang Tercantum Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Diklat Peningkatan SDM Aparatur Bidang Humas Dan protokol

Dan dalam rangka mewujudkan tata kelola kehumasan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai acuan bagi seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam membangun dan mengembangkan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel.

Materi Bimtek Kehumasan lainnya, such as (seperti):

• Bimtek Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah.
• Diklat Kebijakan Kehumasan dan Keprotokolan.
• Bimtek Media Handling

In addition, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada sub laman >> Diklat Kehumasan.