Bimtek Dan Diklat Pedoman Penyusunan RKPD

Bimtek Dan Diklat Pedoman Penyusunan RKPD

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda. Atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memantapkan pemahaman aparatur Pemerintah tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Dengan ini kami akan mengadakan Bimbingan Teknis Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Akan dilaksanakan Pada :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun.

RKPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah.

RKPD memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

RKPD merupakan dokumen yang sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. RKPD juga menjadi acuan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Bimtek Dan Diklat Pedoman Penyusunan RKPD