Bimtek Pemberdayaan Masyarakat Oleh Gerakan PKK Serta Peranan Perempuan

Bimtek Pemberdayaan Masyarakat Oleh Gerakan PKK Serta Peranan Perempuan Berkualitas Di Segala Bidang Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Daerah

Kita Ketahui Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu kebijakan strategis bagi proses suatu pembangunan manusia secara terus menerus / berkesinambungan.

Dimasa pelaksanaan otonomi yang nyata dan luas serta bertanggungjawab diarahkan bagi percepatan terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat melalui suatu peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dan juga sebagai peningkatan daya saing daerah. Mempunyai peran yang sangat penting serta sekaligus mempunyai peluang yang sangat besar sebagai bentuk memberdayakan masyarakat dan keluarga terutama bagi kaum perempuan.

Program pemberdayaan keluarga dimaksud mengacu pada 10 program Pokok PKK secara dinamis yang dikembangkan oleh seluruh Tim Penggerak PKK berdasarkan Kegiatan PKK. Yang merupakan wujud Pembangunan Nasional yang terus menerus selaras sebagai dinamika pembangunan.

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dalam rangka membantu mengatasi permasalahan tersebut. Maka PKK dalam hal ini sebagai gerakan yang sudah mengakar di lingkungan masyarakat yang mempunyai peran yang cukup besar. Dengan diberlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwasanya desa betul-betul diberikan anggaran yang cukup besar serta kewenangan. Maka PKK harus mengambil peran demi mendapatkan dukungan dana desa atau umumnya dana APBDes.

Dengan hal ini kami berkerjasama dengan Tim Pengajar Kemendagri akan menyelenggarakan Pelatihan/Bimbingan Tekhnis Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP – PKK). Dengan Tema : ”Pemberdayaan Masyarakat Oleh Gerakan PKK Serta Peranan Perempuan Berkualitas Di Segala Bidang Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Daerah“. Yang akan dilaksanakan pada :

Jadwal Pelatihan Bimtek dan Diklat 2019

Untuk itulah bagi pengurus TP PKK diharapkan mampu menganggarkan serta menyusun perencanaan 10 program pokok PKK dengan memperhatikan visi maupun misi seorang kepala desa. Hal ini diharapkan dapat dituangkan ke dalam bentuk proposal dengan melampiri kebutuhan anggarannya sebagai bahan untuk mengikuti berbagai musyawarah perencanaan dalam pembangunan desa. Dengan harapan usulan TP PKK dimaksud bisa dimasukkan dalam RPJMDes serta didukung dengan anggaran dari dana APBDes. Secara proporsional dengan harapan program-program dari Tim Penggerak PKK akan semakin maju dan meningkat.