Diklat PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Diklat PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai peraturan turunan dari UU Pemda tersebut. Dengan adanya PP terbaru tersebut, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda) kian ketat.

Dalam PP ini disebutkan, ada sejumlah laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemda yang harus disampaikan setiap tahunnya, meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disampaikan pemda ke pemerintah pusat, dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang disampaikan pemda kepada DPRD. Kemudian terdapat Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan Pemda kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat. Serta Evalusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda.
Dalam Pasal 3 PP No. 13 Tahun 2019 disebutkan bahwa LPPD, LKPI. RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip:

  • Transparansi;
  • Akuntabilitas;
  • Akurasi; dan
  • Objektif.

Menurut PP ini, Kepala Daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja, dan wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah. LPPD harus menyampaikan capaian-capaian sektor makro, misalnya indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Bunyi Pasal 11 ayat (1) PP tersebut disebutkan bahwa Kepala Daerah antara lain diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dilakukan melalui menteri sekali dalam setahun. Dengan aturan Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada presiden melalui menteri. Sedangkan Bupati/Wali Kota wajib menyeampaikan LPPD kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Untuk lebih memahami hal tersebut diatas dengan ini kami Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan menyelenggarakan. Bimtek PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan dilaksanakan pada :

Info Diklat

Jadwal Pelatihan Bimtek dan Diklat 2019

03 - 04 Mei 2019 di Hotel Ibis Style Jakarta
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Cemerlang Bandung
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Losari Beach Makassar
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Ibis Style Jakarta
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Cemerlang Bandung
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Losari Beach Makassar
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Ibis Style Jakarta
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
16 - 17 Mei 2019 di Hotel The 101 Kota Malang
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Grand Antares Medan
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Cemerlang Bandung
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Losari Beach Makassar
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Ibis Style Jakarta
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Cemerlang Bandung
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Losari Beach Makassar
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Ibis Style Jakarta
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Cemerlang Bandung
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Losari Beach Makassar
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
28 - 29 Mei 2019 di Hotel The 101 Kota Malang
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Grand Antares Medan
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Ibis Style Jakarta
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Cemerlang Bandung
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Losari Beach Makassar
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Quest Surabaya
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Whizz Prime Manado
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Ibis Style Jakarta
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Cemerlang Bandung
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Losari Beach Makassar
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Quest Surabaya
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Whizz Prime Manado
JULI 2019

04–05 Juli /Bali
04–05 Juli /Bandung
04–05 Juli /Batam
04–05 Juli /Jakarta
04–05 Juli /Lombok
04–05 Juli /Makassar
04–05 Juli /Malang
04–05 Juli /Surabaya
04–05 Juli /Yogyakarta
10–11 Juli /Bali
10–11 Juli /Bandung
10–11 Juli /Batam
10–11 Juli /Jakarta
10–11 Juli /Lombok
10–11 Juli /Makassar
JULI 2019

10–11 Juli /Malang
10–11 Juli /Surabaya
10–11 Juli /Yogyakarta
19–20 Juli /Bali
19–20 Juli /Bandung
19–20 Juli /Batam
19–20 Juli /Jakarta
19–20 Juli /Lombok
19–20 Juli /Makassar
19–20 Juli /Malang
19–20 Juli /Surabaya
19–20 Juli /Yogyakarta
26–27 Juli /Bali
26–27 Juli /Bandung
26–27 Juli /Batam
JULI 2019

26–27 Juli /Jakarta
26–27 Juli /Lombok
26–27 Juli /Makassar
26–27 Juli /Malang
26–27 Juli /Surabaya
26–27 Juli /Yogyakarta
30–31 Juli /Bali
30–31 Juli /Bandung
30–31 Juli /Batam
30–31 Juli /Jakarta
30–31 Juli /Lombok
30–31 Juli /Makassar
30–31 Juli /Malang
30–31 Juli /Surabaya
30–31 Juli /Yogyakarta
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana ke masing-masing peserta/SKPD dengan hanya menyisihkan Rp. 4.500.000,- / Peserta.

Dengan FASILITAS yang akan diterima oleh Peserta, sebagai berikut:
- Pelatihan selama 2 hari (/materi sampai dengan selesai)
- Peserta Menginap (Twin-Share)
- Seminar Kit serta Tas Ransel Exclusive
- Coffee Break, Lunch dan Dinner (selama kegiatan berlangsung)
- Sertifikat Pelatihan
- Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat-Lambatnya H-3

PROMO: (Fasilitas Tambahan)
- City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi)
- Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi)
- Syarat & Ketentuan Berlaku
- Request Peserta Di Luar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1,2,&3
- Pembayaran secara langsung di tempat kegiatan
- Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
– Telp/Fax. (021) 22443223 (admin: Chika)
– No. HP : 082211848453 dan 081277862353
– Info Diklat (PIN BB :5CAD37D8)
Biaya Bimtek/Diklat/Pelatihan Yang Tercantum Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Bimtek PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Selanjutnya berdasarkan LPPD yang diterima, kementerin/lembaga pemerintah non kementerian (K/L) melakukan EPPD, dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan.

Sementara LKPJ yang disampaikan ke DPRD, disusun berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri, dan disusun dengan sejumlah item seperti capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya..

Menurut PP ini, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan sekali dalam setahun. Selanjutnya DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.

Diklat PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *