Diklat Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Diklat Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negera. Perbendaharaan negara yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, include investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan oleh APBN dan APBD. While, utang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat maupun kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. Whereas, utara daerah umlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah.

Di samping itu utang negara/pinjaman luar negeri juga merupakan sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri tersebut. Adapun fungsi utang negara atau pinjaman luar negeri adalah sebagai berikut:

• menutupi defisit anggaran,
• menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda,
• and then solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan utang negara dan penerimaan hibah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. PP tersebut menggantikan PP 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, and then tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Terkait hibah, hibah yang diterima Pemerintah berbentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang dan jasa, dan/atau surat berharga. Whereas menurut jenisnya penerimaan hibah terdiri atas hibah yang direncanakan, dan/atau hibah langsung. Hibah yang bersumber dari luar negeri diterus hibahkan/dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah, atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

so, Diklat Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Berkaitan dengan hal tersebut di atas so that Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan menyelenggarakan pelatihan bimtek dan Diklat Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah, yang akan diadakan pada:

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link di bawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Pelatihan di Bulan Oktober

Diklat Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah