Diklat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Diklat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Diklat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

thus, Diklat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah serta APBD juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Furthermore, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Thus, APBD adalah wadah untuk menampung kepentingan public yang akan diwujudkan melalui kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Adapun fungsi APBD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

  • fungsi alokasi
  • fungsi distribusi
  • pengawasan
  • fungsi perencanaan
  • fungsi otorosasi
  • and then fungsi stabilitasi

Furthermore, seperti yang kita ketahui PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia terbaru Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Pedoman Penyusanan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan and then penetapan APBD.

Dalam pasal 2 pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tersebut bahwa pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 meliputi such as:

  • Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah,
  • Prinsip penyusunan APBD,
  • Kebijakan penyusunan APBD,
  • Teknis penyusunan APBD,
  • and then hal khusus lainnya.

Berkaitan dengan pembahasan di atas maka Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan melaksanakan pelatihan Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, so kegiatan bimtek dan diklat anggaran pendapatan dan belanja daerah akan diselenggarakan pada :

Untuk info jadwal selanjutnya, silahkan klik link di bawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNIJULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Pelatihan di Bulan JANUARI

TanggalTempat Pelaksanaan
09 - 10 Januari 2020

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel Grand Antares Medan

22 - 23 Januari 2020

Info Bimtek Dan Diklat Terlengkap
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana ke masing-masing peserta/SKPD dengan hanya menyisihkan Rp. 4.500.000,- / Peserta.

Dengan FASILITAS yang akan diterima oleh Peserta, sebagai berikut:
- Pelatihan selama 2 hari (/materi sampai dengan selesai)
- Peserta Menginap (Twin-Share)
- Seminar Kit serta Tas Ransel Exclusive
- Coffee Break, Lunch dan Dinner (selama kegiatan berlangsung)
- Sertifikat Pelatihan
- Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat-Lambatnya H-5

PROMO: (Fasilitas Tambahan)
- Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi)
- Syarat & Ketentuan Berlaku
- Request Peserta Di Luar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1,2,&3
- Pembayaran secara langsung di tempat kegiatan
- Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
– Telp/Fax. (021) 22443223 (admin: Chika)
– No. HP : 082211848453 dan 081277862353

Biaya Bimtek/Diklat/Pelatihan Yang Tercantum Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Finally, untuk informasi diklat dan bimtek keuangan dengan materi-materi lainnya dapat dilihat pada sub laman Diklat Keuangan.

Diklat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.