Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN

Seminar Perpajakan mengenai Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN

thus, Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN

Generally, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan maka baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Because of itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Bersumber dari Direktorat Jendral Pajak tentang seri pph pajak penghasilan pasal 22, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pph yang dipungut oleh :

• Bendahara pemerintah pusat/daerah, instansi/lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
• Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
• Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Therefore, untuk memberikan bimbingan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut kepada bendahara pemerintah dan BUMN. So that kami Yayasan MTC Indonesia mengundang Bapak/Ibu dari lingkungan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengikuti bimbingan operasional PEDOMAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 BAGI BENDAHARA PEMERINTAH DAN BUMN, pelatihan akan diselenggarakan pada :

Jadwal kegiatan pelatihan selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Pelatihan di Bulan DESEMBER

Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN