Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan

Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan

thus, Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Although, titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten maupun Kota. However, pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Pembangunan daerah dengan demikian lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Seperti yang kita ketahui selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Besides that, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari Dinas atau Instansi Pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program – programnya telah ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya baik tetapi seringkali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, akibatnya sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang ditentukan daerah maupun memeliharanya.

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur di bidang pemerintahan maka kami dari Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) sebagai media riset Pendidikan, Workshop, Seminar, Sosialisasi dan Pelatihan Formal akan menyelenggarakan Diklat dan Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah/Provinsi, yang akan dilaksanakan di beberapa daerah pada:

Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan