Diklat Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah

Diklat Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN

thus, Diklat Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan pasal 22 No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22  adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Generally, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan maka baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut because dari itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Bersumber dari Direktorat Jendral Pajak tentang seri pph pajak penghasilan pasal 22 adalah pph yang dipungut oleh :

• Bendahara pemerintah pusat/ daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
• Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
• Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dalam rangka memberikan bimbingan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut kepada bendahara pemerintah dan BUMN, so that kami Yayasan MTC Indonesia mengundang Bapak/Ibu dari lingkungan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan materi Diklat PEDOMAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 BAGI BENDAHARA PEMERINTAH DAN BUMN. Then, pelatihan akan diselenggarakan dibeberapa daerah pada :

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Pelatihan di Bulan Oktober

In addition, untuk Informasi materi Bimtek dan Diklat di bidang Perpajakan dapat dilihat di sub laman Diklat Perpajakan.

Diklat Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN