Diklat Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengadaan Tanah yaitu setiap aktivitas/kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan seperti tanah, tanaman, bangunan dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Pengadaan tanah dapat dilaksanakan oleh pihak swasta maupun pemerintah. While Pertanahan merupakan suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah dengan orang agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak melampui batas. Administrasi Pertanahan adalah pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan, pemecahan dan pembebanan hak.
Besides that Administrasi Pertanahan adalah izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan tanah. Adapun tujuan administrasi pertanahan :
- komponen yuridis memegang kendali utama dalam administrasi pertanahan untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah;
- komponen regulator yang penting untuk dihubungkan dengan pembangunan dan penggunaan lahan;
- manajemen informasi untuk memberi berbagai kelengkapan data;
- and then komponen fiskal lebih mengutamakan pada pemberian pajak lahan yang menunjang perekonomian.
Furthermore, Badan Pertanahan Nasional yang akan mengurusi masalah keperdataan tentang tanah, untuk itu betapa pentingnya untuk mendapatkan kekuatan hukum tentang pertanahan agar tidak terjadi masalah. Therefore demi terjadinya ketertiban di bidang pertanahan pemerintah mengusulkan administrasi pertanahan yang terpadu dan terencana.
So, Diklat Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Besides that juga, dalam rangka penyelesaian pengadaan tanah dalam rangka percepatan pembangunan infrastrukur bagi kepentingan umum, Bapak Presiden SBY pada 15 September 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Agar Perpres tersebut dapat diimplementasikan secara penuh maka Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan mengadakan pelatihan bimtek Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan Kelurahan dan Desa dan Diklat Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Penyelesaian Sengketa Atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang akan dilaksanakan pada :
Jadwal selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini :
JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER
| JUNI 2018 02–03 Juni /Bali 02–03 Juni /Bandung 02–03 Juni /Batam 02–03 Juni /Jakarta 02–03 Juni /Lombok 02–03 Juni /Makassar 02–03 Juni /Malang 02–03 Juni /Surabaya 02–03 Juni /Yogyakarta 09–10 Juni /Bali 09–10 Juni /Bandung 09–10 Juni /Batam | JUNI 2018 09–10 Juni /Jakarta 09–10 Juni /Lombok 09–10 Juni /Makassar 09–10 Juni /Malang 09–10 Juni /Surabaya 09–10 Juni /Yogyakarta 16–17 Juni /Bali 16–17 Juni /Bandung 16–17 Juni /Batam 16–17 Juni /Jakarta 16–17 Juni /Lombok 16–17 Juni /Makassar | JUNI 2018 16–17 Juni /Malang 16–17 Juni /Surabaya 16–17 Juni /Yogyakarta 21–22 Juni /Bali 21–22 Juni /Bandung 21–22 Juni /Batam 21–22 Juni /Jakarta 21–22 Juni /Lombok 21–22 Juni /Makassar 21–22 Juni /Malang 21–22 Juni /Surabaya 21–22 Juni /Yogyakarta |
| Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana ke masing-masing peserta/SKPD dengan hanya menyisihkan Rp. 4.500.000,- / Peserta. Dengan FASILITAS yang akan diterima oleh Peserta, sebagai berikut: - Pelatihan selama 2 hari (/materi sampai dengan selesai) - Seminar Kit - Tas Ransel Exclusive - Coffee Break dan Lunch (saat kegiatan berlangsung) serta Menginap (Twin-Share) - Sertifikat Pelatihan Note: - Bagi 50 Pendaftar Pertama, akan mendapatkan BONUS 1 Juta/Peserta. - Diharapkan Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan. - Antar Jemput bandara bagi peserta group (minimal 5 orang) dengan syarat konfirmasi ke panitia. - Free 1 Peserta (minimal 10 orang pendaftar khusus untuk koordinator peserta) - Pembayaran secara langsung di tempat kegiatan ↓ Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi : – Fax. (021) 22443223 – No. HP : 082211848453 dan 081277862353 – Info Diklat (PIN BB :5CAD37D8) |
Materi Diklat dan Bimtek Pemerintahan lainnya, such as (seperti):
- Bimtek Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah
- Bimtek tentang Mewujudkan Good Governance Sesuai SOP SPP dan SPM
- Diklat Pedoman Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- Workshop Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Prolegda serta Rancangan Perda Inisiatif
- Standar Audit Kinerja Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Finally, untuk Informasi Pelatihan dengan materi lainnya dapat dilihat pada sub laman Diklat Pemerintahan.