Workshop Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Workshop Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Dalam Bab IX Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara and then Bab XI Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Another, dalam Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun ketentuan mengenai penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Furthermore source of Sekretariat Kabinet RI dalam artikel ” kewajiban pengembalian kerugian negara juga jadi beban ahli waris pejabat “. Pada tanggal 12 oktober 2016 Bapak Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tata cara ganti kerugian negara atau daerah atas uang, surat berharga, barang milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Workshop Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

so, Workshop Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Besides that dalam peraturan pemerintah tersebut juga dimaksudkan bahwa setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Penggantian kerugian negara atau daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah tentang tuntutan ganti rugi negara/daerah. Sebagai media riset pendidikan dan pelatihan formal so that kami dari Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan melaksanakan bimtek, diklat dan Workshop Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah/Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang akan diadakan pada :

Jadwal bimtek dan diklat selanjutnya, silahkan klik link di bawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNIJULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Bulan MEI 2017

04–05 Mei /Bali
04–05 Mei /Bandung
04–05 Mei /Batam
04–05 Mei /Jakarta
04–05 Mei /Lombok
04–05 Mei /Makassar
04–05 Mei /Surabaya
04–05 Mei /Yogyakarta
12–13 Mei /Bali
12–13 Mei /Bandung
12–13 Mei /Batam
Bulan MEI 2017

12–13 Mei /Jakarta
12–13 Mei /Lombok
12–13 Mei /Makassar
12–13 Mei /Surabaya
12–13 Mei /Yogyakarta
19–20 Mei /Bali
19–20 Mei /Bandung
19–20 Mei /Batam
19–20 Mei /Jakarta
19–20 Mei /Lombok
19–20 Mei /Makassar
Bulan MEI 2017

19–20 Mei /Surabaya
19–20 Mei /Yogyakarta
26–27 Mei /Bali
26–27 Mei /Bandung
26–27 Mei /Batam
26–27 Mei /Jakarta
26–27 Mei /Lombok
26–27 Mei /Makassar
26–27 Mei /Surabaya
26–27 Mei /Yogyakarta

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan secara swadana hanya menyisihkan : Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta (menginap). Dan untuk peserta yang tidak menginap biaya kontribusi hanya Rp. 3.500.000/peserta. Fasilitas yang akan di terima oleh Peserta Diklat/Bimtek:

- Antar Jemput bandara bagi peserta group (minimal 5 orang)
- BONUS (1 Juta/Peserta**) dan Free 1 Peserta (minimal 10 orang)
- Coffee Break (Breakfast, Lunch dan Dinner)
- Sertifikat Bimtek, Makalah dan Souvenir
- Menginap 3 Malam Twin Share dan Gratis TOUR (Bagi Peserta Menginap)
- Pelatihan selama 2 hari
- Seminar Kit dan Tas Ransel Exclusive
- Free 16 GB flash disk
- Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
– Fax. (021) 22443223
– No. HP : 082211848453 dan 081277862353
– Info Diklat (PIN BB :5CAD37D8)

Workshop Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.