Diklat Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Diklat Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Therefore Departemen Dalam Negeri menetapkan indikator kinerja kunci untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi pencapaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut karena kinerja yang terbaik setiap pemerintah daerah bukan ditetapkan berdasarkan standar, however melalui proses perbandingan antara pemerintah daerah.

Furthermore, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada Pemerintah. Another source www.bpkp.go.id juga menyatakan bahwa LPPD yang dilaporkan harus bisa menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah.

Diklat Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

so, Diklat Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan demikian untuk mendukung hal tersebut data kinerja yang akurat, akuntabel and then auditabel merupakan hal yang wajib disediakan dan harus didukung pula dengan bukti dokumen kinerja. Di samping itu dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya dalam rangka mewujudkan tata cara dan tata kelola Pemerintahan yang baik, transfaran dan akuntabel. Sebagai media riset pendidikan dan pelatihan formal so that kami dari Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan menyelenggarakan bimtek dan diklat nasional dengan tema ” Diklat Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah dan Tata Cara Penyusunan LPPD yang Akurat, Akuntabel dan Auditabel . Diklat LPPD ini akan dilaksanakan pada:

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini.

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULIAGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Bulan APRIL 2017

20–21 Apr /Bali
20–21 Apr /Bandung
20–21 Apr /Batam
20–21 Apr /Jakarta
20–21 Apr /Lombok
20–21 Apr /Makassar
Bulan APRIL 2017

20–21 Apr /Malang
20–21 Apr /Surabaya
20–21 Apr /Yogyakarta
27–28 Apr /Bali
27–28 Apr /Bandung
27–28 Apr /Batam
Bulan APRIL 2017

27–28 Apr /Jakarta
27–28 Apr /Lombok
27–28 Apr /Makassar
27–28 Apr /Malang
27–28 Apr /Surabaya
27–28 Apr /Yogyakarta

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan secara swadana hanya menyisihkan : Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta (menginap). Dan untuk peserta yang tidak menginap biaya kontribusi hanya Rp. 3.500.000/peserta. Fasilitas yang akan di terima oleh Peserta Diklat/Bimtek:

- Antar Jemput bandara bagi peserta group (minimal 5 orang)
- BONUS (1 Juta/Peserta**) dan Free 1 Peserta (minimal 10 orang)
- Coffee Break (Breakfast, Lunch dan Dinner)
- Sertifikat Bimtek, Makalah dan Souvenir
- Menginap 3 Malam Twin Share dan Gratis TOUR (Bagi Peserta Menginap)
- Pelatihan selama 2 hari
- Seminar Kit dan Tas Ransel Exclusive
- Free 16 GB flash disk
- Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
– Fax. (021) 22443223
– No. HP : 082211848453 dan 081277862353
– Info Diklat (PIN BB :5CAD37D8)

Diklat Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.