Pelatihan Pajak tentang PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah dan BUMN

Pelatihan Pajak tentang PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah dan BUMN

Menurut Undang-Undang PPh pasal 22 No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah bentuk pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Umumnya PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Because of that Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan atau pembelian.

Besides that saat sebuah perusahaan atau perorangan melakukan transaksi dengan pemungutan pajak. So that atas transaksi tersebut bisa jadi terutang PPh pasal 22 yang wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut. Another information sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22, tentu tidak semua transaksi harus dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang PPh pasal 22. Beberapa penjelasan objek dan tarif PPh 22 sebagai berikut :

Pelatihan Pajak tentang PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah dan BUMN

thus, Pelatihan Pajak tentang PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah dan BUMN

  • Bendaharawan dari Instansi Pemerintah yang melakukan pembelian barang wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga pembelian dengan nilai pembayaran lebih dari 2 juta rupiah.
  • BUMN atau badan usaha tertentu yang melakukan pembelian barang wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga pembelian dengan nilai pembayaran lebih dari 10 juta rupiah.
  • Impor barang, Bank Devisa dan DJBC wajib memungut pph pasal 22 atas impor barang tertentu dengan tarif yang berbeda-beda tergantung jenis barangnya. Tarifnya ada yang 10 %, 7,5 % dan 2,5% dari nilai impor.
  • Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, dipungut pph pasal 22 sebesar 5 % dari harga jual.

Oleh karena itu untuk memberikan bimbingan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut kepada bendahara pemerintah dan BUMN. Maka Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan menyelenggarakan bimtek dan Diklat Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN. Then kegiatan pelatihan pajak pph pasal 22 ini akan dilaksanakan pada :

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNIJULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Bulan APRIL 2017

20–21 Apr /Bali
20–21 Apr /Bandung
20–21 Apr /Batam
20–21 Apr /Jakarta
20–21 Apr /Lombok
20–21 Apr /Makassar
Bulan APRIL 2017

20–21 Apr /Malang
20–21 Apr /Surabaya
20–21 Apr /Yogyakarta
27–28 Apr /Bali
27–28 Apr /Bandung
27–28 Apr /Batam
Bulan APRIL 2017

27–28 Apr /Jakarta
27–28 Apr /Lombok
27–28 Apr /Makassar
27–28 Apr /Malang
27–28 Apr /Surabaya
27–28 Apr /Yogyakarta

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan secara swadana hanya menyisihkan : Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta (menginap). Dan untuk peserta yang tidak menginap biaya kontribusi hanya Rp. 3.500.000/peserta. Fasilitas yang akan di terima oleh Peserta Diklat/Bimtek:

- Antar Jemput bandara bagi peserta group (minimal 5 orang)
- BONUS (1 Juta/Peserta**) dan Free 1 Peserta (minimal 10 orang)
- Coffee Break (Breakfast, Lunch dan Dinner)
- Sertifikat Bimtek, Makalah dan Souvenir
- Menginap 3 Malam Twin Share dan Gratis TOUR (Bagi Peserta Menginap)
- Pelatihan selama 2 hari
- Seminar Kit dan Tas Ransel Exclusive
- Free 16 GB flash disk
- Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
– Fax. (021) 22443223
– No. HP : 082211848453 dan 081277862353
– Info Diklat (PIN BB :5CAD37D8)

Finally Bagi Peserta yang ingin Request Jadwal, Lokasi dan Materi Pelatihan sesuai kebutuhan. Then Silahkan Anda dapat menghubungi nomor 082211848453 atau bisa juga kirim email via cviolera.mtc@gmail.com

Pelatihan Pajak tentang PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah dan BUMN

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.