Diklat Penyusunan Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara

Diklat Penyusunan Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperlukan suatu standar yaitu standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) adalah amanat dari UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Pemeriksaan diperlukan untuk menjaga kredibilitas serta professionalitas dalam pelaksanaan/pelaporan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Diklat Penyusunan Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara

thus, Diklat Penyusunan Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara

Furthermore, Standar pemeriksaan keuangan negara ditetapkan dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 yang berlaku sejak 7 Maret 2007. Standar Pemeriksaan juga merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Another SPKN adalah standar professional yang diterbitkan oleh BKN yang digunakan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas entitas Pemerintah yang mengelola keuangan negara. Thus standar ini merupakan standar professional yang digunakan untuk memperoleh mutu tertinggi dalam pemeriksaan sesuai standar professional yang telah ditetapkan.

Selain itu penyusunan standarisasi pemeriksaan keuangan negara ini telah melalui proses sebagaimana diamanatkan dalam UU maupun dalam kelaziman penyusunan standar profesi. Hal ini tidaklah mudah because SPKN ini akan selalu dipantau perkembangannya dan akan selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. In addition, SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara berlaku bagi BPK/akuntan publik serta pihak lain yang diberi amanat untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Another, SPKN juga dapat menjadi acuan bagi aparat pengawasan internal pemerintah maupun pihak lain dalam penyusunan standar pengawasan sesuai kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada standarisasi pemeriksaan keuangan negara. Maka Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan menyelenggarakan bimtek dan pelatihan keuangan dengan tema Diklat Penyusunan Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang akan dilaksanakan pada:

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link di bawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBEROKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Bulan MARET 2017

30–31 Mar /Bali
30–31 Mar /Bandung
30–31 Mar /Batam
Bulan MARET 2017

30–31 Mar /Jakarta
30–31 Mar /Makassar
Bulan MARET 2017

30–31 Mar /Malang
30–31 Mar /Yogyakarta

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan secara swadana hanya menyisihkan : Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta (menginap). Dan untuk peserta yang tidak menginap biaya kontribusi hanya Rp. 3.500.000/peserta. Fasilitas yang akan di terima oleh Peserta Diklat/Bimtek:

- Antar Jemput bandara bagi peserta group (minimal 5 orang)
- BONUS (1 Juta/Peserta**) dan Free 1 Peserta (minimal 10 orang)
- Coffee Break (Breakfast, Lunch dan Dinner)
- Sertifikat Bimtek, Makalah dan Souvenir
- Menginap 3 Malam Twin Share dan Gratis TOUR (Bagi Peserta Menginap)
- Pelatihan selama 2 hari
- Seminar Kit dan Tas Ransel Exclusive
- Free 16 GB flash disk
- Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
– Fax. (021) 22443223
– No. HP : 082211848453 dan 081277862353
– Info Diklat (PIN BB :5CAD37D8)

Finally, untuk informasi materi pelatihan keuangan lebih lengkap dapat dilihat pada sub laman Diklat Keuangan.

Diklat Penyusunan Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.