Workshop Kepegawaian mengenai Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Workshop Kepegawaian mengenai Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Generally, Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan Undang – Undang No. 43 Tahun 1999. Mutasi dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan yang merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Thus, definisi mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang pegawai negeri sipil seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain.

Beberapa tujuan mutasi pegawai sebagai berikut, such as :

  • untuk memaksimalkan produktifitas dari karyawan yang bersangkutan,
  • untuk menambah pengetahuan pekerja,
  • and then sebagai rangsangan bagi minat karyawan untuk meneliti jengjang karir yang lebih tinggi lagi di perusahaan.

Furthermore, adapun persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan yang begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah. Dalam hal ini Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah untuk melakukan rotasi ataupun mutasi pejabat, terkadang membuat hal ini dipandang dari aspek politis. So that yang terjadi kemudian adalah proses perputaran pejabat itu akan ‘beraroma’ kedekatan emosional, balas jasa, balas dendam, dan aroma nepotisme lain-nya.

Untuk itu dalam upaya menghindari pemahaman yang keliru di kalangan aparatur/pejabat serta masyarakat umum. Maka persoalan mutasi ini harus dilihat dari pendekatan kebijakan publik. Dimana dalam perencanaan dan pelaksanaannya berada dalam frame management SDM serta berorientasi pada peningkatan kapabilitas organisasi/birokrasi. Sehingga apapun hasil dari pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut, prosesnya akan tetap memenuhi asas kepatutan kepangkatan, berpegang pada prinsip professionalism serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai/PNS dalam menjalankan organisasi pemerintahan maka Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia akan mengadakan pelatihan, seminar, bimtek ataupun workshop kepegawaian mengenai Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah. Diklat kepegawaian tersebut akan diselenggarakan pada :

Workshop Kepegawaian mengenai Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

so, Workshop Kepegawaian mengenai Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah.

Jadwal workshop kepegawaian selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBEROKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Bulan FEBRUARI 2017

24–25 Feb /Bali
24–25 Feb /Bandung
24–25 Feb /Batam
24–25 Feb /Jakarta
24–25 Feb /Lombok
24–25 Feb /Makassar
Bulan FEBRUARI 2017

24–25 Feb /Malang
24–25 Feb /Surabaya
24–25 Feb /Yogyakarta
27–28 Feb /Bali
27–28 Feb /Bandung
27–28 Feb /Batam
Bulan FEBRUARI 2017

27–28 Feb /Jakarta
27–28 Feb /Lombok
27–28 Feb /Makassar
27–28 Feb /Malang
27–28 Feb /Medan
27–28 Feb /Surabaya
27–28 Feb /Yogyakarta

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan secara swadana hanya menyisihkan : Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta (menginap). Dan untuk peserta yang tidak menginap biaya kontribusi hanya Rp. 3.500.000/peserta. Fasilitas yang akan di terima oleh Peserta Diklat/Bimtek:

- Antar Jemput bandara bagi peserta group (minimal 5 orang)
- BONUS (1 Juta/Peserta**) dan Free 1 Peserta (minimal 10 orang)
- Coffee Break (Breakfast, Lunch dan Dinner)
- Sertifikat Bimtek, Makalah dan Souvenir
- Menginap 3 Malam Twin Share dan Gratis TOUR (Bagi Peserta Menginap)
- Pelatihan selama 2 hari
- Seminar Kit dan Tas Ransel Exclusive
- Free 16 GB flash disk
- Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
– Fax. (021) 22443223
– No. HP : 082211848453 dan 081277862353
– Info Diklat (PIN BB :5CAD37D8)

Workshop Kepegawaian mengenai Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.