Seminar mengenai Percepatan Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah

Seminar mengenai Percepatan Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah

SPM adalah ketentuan tentang jenis/mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemerintah Daerah wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Therefore, dengan adanya bimbingan teknis maupun seminar mengenai percepatan penerapan SPM di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga akan menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat.

Negara berkewajiban menjamin hak–hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. So that Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan mengadakan seminar, pelatihan maupun bimtek dengan tema : “ BIMTEK STRATEGI PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH dan Seminar mengenai Percepatan Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah “. Seminar SPM tersebut akan diselenggarakan pada :

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUSSEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

DESEMBER 2017

06–07 Dec /Bali
06–07 Dec /Bandung
06–07 Dec /Batam
06–07 Dec /Jakarta
06–07 Dec /Lombok
06–07 Dec /Makassar
06–07 Dec /Surabaya
06–07 Dec /Yogyakarta
12–13 Dec /Bali
12–13 Dec /Bandung
12–13 Dec /Batam
12–13 Dec /Jakarta
12–13 Dec /Lombok
12–13 Dec /Makassar
DESEMBER 2017

12–13 Dec /Surabaya
12–13 Dec /Yogyakarta
15–16 Dec /Bali
15–16 Dec /Bandung
15–16 Dec /Batam
15–16 Dec /Jakarta
15–16 Dec /Lombok
15–16 Dec /Makassar
15–16 Dec /Surabaya
15–16 Dec /Yogyakarta
19–20 Dec /Bali
19–20 Dec /Bandung
19–20 Dec /Batam
DESEMBER 2017

19–20 Dec /Jakarta
19–20 Dec /Lombok
19–20 Dec /Makassar
19–20 Dec /Surabaya
19–20 Dec /Yogyakarta
29–30 Dec /Bali
29–30 Dec /Bandung
29–30 Dec /Batam
29–30 Dec /Jakarta
29–30 Dec /Lombok
29–30 Dec /Makassar
29–30 Dec /Surabaya
29–30 Dec /Yogyakarta

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan secara swadana hanya menyisihkan : Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta (menginap). Dan untuk peserta yang tidak menginap biaya kontribusi hanya Rp. 3.500.000/peserta. Fasilitas yang akan di terima oleh Peserta Diklat/Bimtek:

- Antar Jemput bandara bagi peserta group (minimal 5 orang)
- BONUS (1 Juta/Peserta**) dan Free 1 Peserta (minimal 10 orang)
- Coffee Break (Breakfast, Lunch dan Dinner)
- Sertifikat Bimtek, Makalah dan Souvenir
- Menginap 3 Malam Twin Share dan Gratis TOUR (Bagi Peserta Menginap)
- Pelatihan selama 2 hari
- Seminar Kit dan Tas Ransel Exclusive
- Free 16 GB flash disk
- Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
– Fax. (021) 22443223
– No. HP : 082211848453 dan 081277862353
– Info Diklat (PIN BB :5CAD37D8)

Seminar mengenai Percepatan Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah

thus, Seminar mengenai Percepatan Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah

Seminar mengenai Percepatan Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah

Tujuan pedoman standar pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara so that mendapatkan kepercayaan masyarakat. Disamping itu sasaran pedoman standar pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, and then menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. While, Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Seminar mengenai Percepatan Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.