Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan utang negara atau pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Pinjaman Luar Negeri adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat suatu perjanjian pinjaman. And then pinjaman luar negeri tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Whereas Hibah Pemerintah (Hibah) yaitu setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang/jasa, maupun surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Furthermore, Terkait hibah, hibah yang diterima Pemerintah berbentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa, dan/atau surat berharga. While, menurut jenisnya penerimaan hibah terdiri atas hibah yang direncanakan, dan/atau hibah langsung. Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterus hibahkan/dipinjamkan kepada Pemda, atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah. Perjanjian Hibah merupakan kesepakatan tertulis mengenai  Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik. And then tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Besides that, pinjaman luar negeri merupakan sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri.

Pinjaman luar negeri bersumber dari :

  • kreditor multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
  • kreditor bilateral, pemerintah negara asing oleh Pemerintah negara asing/lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman. kepada Pemerintah.
  • lembaga penjamin ekspor,
  • and then kreditor swasta asing.

Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk such as:

  • membiayai defisit APBD,
  • membiayai kegiatan prioritas Kementerian / Lembaga,
  • mengelola portofolio utang,
  • diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah,
  • diteruspinjamkan kepada BUMN,
  • and then dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka kami dari Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan melaksanakan pelatihan, diklat dan Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah. Then, Pelatihan keuangan tersebut akan diselenggarakan pada:

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link di bawah ini :

JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBERNOVEMBER, DESEMBER

NOVEMBER 2017

03–04 Nov /Bali
03–04 Nov /Bandung
03–04 Nov /Batam
03–04 Nov /Jakarta
03–04 Nov /Lombok
03–04 Nov /Makassar
03–04 Nov /Surabaya
03–04 Nov /Yogyakarta
06–07 Nov /Bali
06–07 Nov /Bandung
06–07 Nov /Batam
06–07 Nov /Jakarta
06–07 Nov /Lombok
06–07 Nov /Makassar
06–07 Nov /Surabaya
06–07 Nov /Yogyakarta
09–10 Nov /Bali
09–10 Nov /Bandung
09–10 Nov /Batam
09–10 Nov /Jakarta
09–10 Nov /Lombok
NOVEMBER 2017

09–10 Nov /Makassar
09–10 Nov /Surabaya
09–10 Nov /Yogyakarta
14–15 Nov /Bali
14–15 Nov /Bandung
14–15 Nov /Batam
14–15 Nov /Jakarta
14–15 Nov /Lombok
14–15 Nov /Makassar
14–15 Nov /Surabaya
14–15 Nov /Yogyakarta
17–18 Nov /Bali
17–18 Nov /Bandung
17–18 Nov /Batam
17–18 Nov /Jakarta
17–18 Nov /Lombok
17–18 Nov /Makassar
17–18 Nov /Surabaya
17–18 Nov /Yogyakarta
20–21 Nov /Bali
20–21 Nov /Bandung
NOVEMBER 2017

20–21 Nov /Batam
20–21 Nov /Jakarta
20–21 Nov /Lombok
20–21 Nov /Makassar
20–21 Nov /Surabaya
20–21 Nov /Yogyakarta
24–25 Nov /Bali
24–25 Nov /Bandung
24–25 Nov /Batam
24–25 Nov /Jakarta
24–25 Nov /Lombok
24–25 Nov /Makassar
24–25 Nov /Surabaya
24–25 Nov /Yogyakarta
29–30 Nov /Bali
29–30 Nov /Bandung
29–30 Nov /Batam
29–30 Nov /Jakarta
29–30 Nov /Lombok
29–30 Nov /Makassar
29–30 Nov /Surabaya
29–30 Nov /Yogyakarta

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan secara swadana hanya menyisihkan : Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta (menginap). Dan untuk peserta yang tidak menginap biaya kontribusi hanya Rp. 3.500.000/peserta. Fasilitas yang akan di terima oleh Peserta Diklat/Bimtek:

- Antar Jemput bandara bagi peserta group (minimal 5 orang)
- BONUS (1 Juta/Peserta**) dan Free 1 Peserta (minimal 10 orang)
- Coffee Break (Breakfast, Lunch dan Dinner)
- Sertifikat Bimtek, Makalah dan Souvenir
- Menginap 3 Malam Twin Share dan Gratis TOUR (Bagi Peserta Menginap)
- Pelatihan selama 2 hari
- Seminar Kit dan Tas Ransel Exclusive
- Free 16 GB flash disk
- Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
– Fax. (021) 22443223
– No. HP : 082211848453 dan 081277862353
– Info Diklat (PIN BB :5CAD37D8)

Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

thus, Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Materi Bimtek dan Diklat Keuangan lainnya, such as (seperti) :

In addition, Untuk informasi materi diklat dan bimtek keuangan lebih lengkap dapat dilihat pada kategori >> Bimtek Keuangan.

Finally, Bagi Calon Peserta Bimtek dan Diklat yang ingin Request Jadwal, Lokasi dan Materi Pelatihan sesuai kebutuhan. So, Silahkan Anda dapat menghubungi nomor 082211848453 atau bisa juga kirim email via cviolera.mtc@gmail.com

Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

_____________________________________________________________________________________________________________________

Background

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 perbendaharaan negera. Perbendaharaan negara yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, include investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan oleh APBN dan APBD. While, bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara ataupun daerah.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara maupun atau daerah dalam rangka pelaksanaan ABPN/ABPD pada kantor / satuan kerja kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara maupun atau daerah dalam rangka pelaksanaan ABPN/ABPD pada kantor / satuan kerja kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah.

Piutang negara yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. While, Piutang daerah yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Darah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. While, Rekening Kas Umum Negara yaitu rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Bendahara Umum Negara/Daerah adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara/daerah.

Furthermore, utang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat maupun kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. Whereas, utara daerah umlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah.

Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.